Biro Umrah 52 Jemaah Boyolali Ternyata Tak Berizin

Kriminal108 Views

BOYOLALI — Sebanyak 52 warga Boyolali yang gagal berangkat umrah dan sempat terlantar di Bangkok, Thailand, ternyata menggunakan jasa biro perjalanan yang belum memiliki izin. Fakta itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Boyolali, Bilal Faris, Jumat (20/11/2026).

“Untuk bironya belum berizin. Artinya, harusnya enggak boleh memberangkatkan umrah, tapi kok bisa kecolongan. Mungkin nge-sub [ke biro lain],” kata Bilal saat ditemui di kantornya, Jumat (20/11/2026). Biro perjalanan itu berinisial EG dan berdomisili di luar Boyolali.

Bilal menjelaskan Kemenhaj Boyolali kesulitan memproses langsung biro tersebut karena belum mengantongi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dengan kondisi itu, pihaknya tidak dapat memberikan sanksi maupun tindakan administratif terhadap biro tersebut.

Baca juga:

Meski begitu, Kemenhaj masih menunggu laporan dari para jemaah ke kepolisian. “Setelah itu, biasanya kami dipanggil menjadi saksi ahli. Jadi memang masuknya ke ranah hukum, tapi kami tunggu saja 60 hari ke depan seperti apa perkembangannya,” jelas Bilal. Berdasarkan informasi yang diterimanya, para jemaah dijanjikan pengembalian uang dalam waktu 60 hari ke depan oleh biro perjalanan.

Para jemaah yang mayoritas berasal dari Kecamatan Andong itu berangkat dari Boyolali pada Jumat (13/11/2026) malam. Mereka terbang dari Surabaya dan tiba di Bangkok pada Sabtu (14/11/2026). Bilal mengoreksi informasi sebelumnya yang menyebut jemaah hanya terhambat sehari. “Kemarin saya bilang mereka terhambat sehari, ternyata enggak cuma sehari. Mungkin tiga hari terdampak,” ujarnya. Rombongan akhirnya dipulangkan pada Senin (16/11/2026) dan tiba kembali di Indonesia pada Selasa (17/11/2026).

Dugaan penipuan muncul karena tiket yang dikantongi jemaah ternyata hanya berlaku sampai Bangkok, tanpa tiket lanjutan menuju Arab Saudi. “Itu gagal ke tanah suci karena enggak ada tiketnya, tiketnya hanya sampai Bangkok saja,” kata Bilal kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Selain soal izin, Bilal juga menyoroti biaya umrah yang dibayarkan jemaah, sekitar Rp25 juta per orang. Menurutnya, angka itu terlalu rendah untuk kondisi saat ini. “Kalau kondisi sekarang, minimal biayanya Rp28 juta per orang. Itu minimal Rp28 juta untuk program 9 hari perjalanan,” kata dia. Total dana yang disetorkan 52 jemaah diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 miliar.

Bilal mengaku mengetahui persoalan itu setelah kasus tersebut ramai di media sosial. Setelah informasi jemaah terlantar mencuat, ia langsung memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk biro perjalanan. Ia mengingatkan calon jemaah agar memastikan biro terdaftar resmi sebagai PPIU, meminta rincian tertulis mengenai tiket, visa, dan hotel, serta waspada terhadap tawaran paket dengan harga jauh di bawah biaya wajar.

Kasus ini masih berstatus dugaan. Pihak biro penyelenggara belum menyampaikan keterangan resmi kepada publik mengenai penyebab tiket lanjutan ke Arab Saudi tidak tersedia. Kemenhaj Boyolali menyatakan akan terus memantau proses penyelesaian antara biro dan para jemaah, termasuk kepastian pengembalian dana.

Sumber: Solopos/Espos.id, Jumat 20 November 2026. Peristiwa: 13–17 November 2026, Bangkok, Thailand.


Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Komentar (0)

Kirim Komentar ➤

Login dengan Google untuk menulis komentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.