DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Menanti

Politik152 Views

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna beragenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan laporan pembahasan tingkat pertama sebelum palu diketok.

Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun. Draf regulasi tersebut diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Pembahasan tingkat pertama disepakati Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Panitia Kerja (Panja) Komisi III menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembahasan melibatkan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat.

Baca juga:

Isi Pokok UU Perampasan Aset

Naskah yang disahkan memuat 74 pasal dengan 10 pokok pengaturan. Di antaranya perlindungan hak asasi manusia (HAM), pengembalian aset kepada korban, pembentukan badan pengawas independen, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat. UU ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk melalui jalur tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Tindak pidana yang dicakup meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Belum Langsung Berlaku

Meski sudah disahkan, UU Perampasan Aset belum langsung berlaku. Pasal 74 mengatur UU mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan yang diatur Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1). Artinya, mekanisme baru ini masih menunggu tahap pengundangan dan pembentukan badan pelaksananya.

Kritik ICW: Sebut UU Palsu

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU ini sebagai “UU palsu” dan memaparkan tiga alasan: klausul illicit enrichment — peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan profil pendapatan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN — hilang dari draf yang dibahas; ketentuan non-retroaktif yang membatasi penjangkauan ke masa lalu; serta sentralisasi pengelolaan aset di bawah Presiden yang dinilai berpotensi melemahkan independensi pengawasan. ICW membuka peluang menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Puan Maharani menegaskan pengesahan UU ini bukan karena tekanan pihak mana pun. “Kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan. Target awal pembahasan rampung 15 Desember 2026, namun tercapai 19 November 2026, hampir sebulan lebih awal.

Apa Artinya bagi Warga Boyolali

Bagi warga Boyolali, UU ini membuka harapan agar aset hasil korupsi dan kejahatan lain yang merugikan negara bisa dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat, termasuk memperkuat anggaran pembangunan daerah. Namun, efektivitasnya diuji pada pelaksanaan: pembentukan badan pengawas, aturan pelaksana, dan pengawasan publik — termasuk warga Boyolali — menentukan apakah UU ini menjadi senjata melawan korupsi atau sekadar regulasi di atas kertas.

Sumber: Informasi, KabarJakarta, Investor.id, dan Indowarta.


Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Komentar (0)

Kirim Komentar ➤

Login dengan Google untuk menulis komentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.