Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari Rabu, 2 Desember 2026, menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan itu disepakati dalam Rapat Gabungan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan perubahan jadwal diputuskan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Presiden meminta pengunduran jadwal karena agenda kenegaraan yang padat dan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung guna menentukan dua nama calon Wapres.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani dalam konferensi pers usai rapat gabungan.
Baca juga:
- MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
- Golkar Sebut 8 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran
- Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Paripurna HMP Batal
Prabowo Punya Waktu hingga 25 November
Dengan pengunduran jadwal ini, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menentukan dua nama calon Wapres. Artinya, dua nama tersebut harus sudah dikirim ke MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026. Sebelumnya, dengan jadwal 2 Desember, batas pengiriman nama jatuh pada 18 November 2026.
MPR juga membentuk panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan Wapres yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dan diisi 26 anggota. Tim verifikasi persyaratan calon dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman. Calon Wapres usulan Presiden harus memenuhi 22 syarat, meski Muzani tidak merinci syarat-syarat tersebut. Adapun mekanisme pemilihan dalam sidang paripurna, termasuk kemungkinan pemungutan suara, belum diputuskan dan akan disiapkan panitia ad hoc.
Alasan Pengunduran dan Aturan Konstitusi
Selain surat Presiden, sejumlah fraksi mengusulkan pengunduran karena jadwal semula bertabrakan dengan agenda kedewanan DPR dan DPD pada awal Desember, seperti rapat komisi hingga kunjungan kerja anggota dewan. Habiburokhman menyebut fraksi-fraksi sepakat menggeser sidang dari Rabu Pon, 2 Desember, ke Rabu Kliwon, 9 Desember 2026.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres, untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026, sehingga batas konstitusional itu jatuh pada Senin, 11 Januari 2027. Jadwal 9 Desember masih berada di dalam batas tersebut.
Nama Calon Masih Sebatas Perbincangan
Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa calon pengganti Gibran, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani dari Gerindra. Namun hingga Senin (16/11/2026), belum ada nama resmi yang diajukan Presiden ke MPR. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut para ketua umum partai koalisi sepakat calon berasal dari Gerindra, dengan keputusan akhir diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Dampak bagi Warga Boyolali
Bagi warga Boyolali, kepastian jadwal ini memberi gambaran kapan kursi Wapres kembali terisi dan roda pemerintahan berjalan lengkap. Penundaan sepekan memberi ruang bagi Presiden dan partai koalisi membangun kesepakatan, sehingga Wapres terpilih nantinya memiliki dukungan politik yang kuat untuk menjalankan program-program yang menyentuh daerah, termasuk pembangunan dan layanan publik di Kabupaten Boyolali.
Sumber: Espos.id; Antara (dikutip Validnews.id dan Lingkar.news); detikNews. Peristiwa: Senin, 16 November 2026, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps






