Golkar Sebut 8 Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

BOYOLALI, boyolali.net — Partai Golkar menyebut delapan nama tokoh politik yang dinilai layak dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan daftar itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), seraya menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Delapan nama tersebut adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka berasal dari enam partai politik, baik dari lingkungan koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi.

Doli menegaskan daftar itu bukan usulan resmi dan bukan nominasi. “Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli. Golkar, lanjut dia, akan mendukung siapa pun yang dipilih Presiden, termasuk figur dari luar partai politik. Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengajukan nama, dan PDI Perjuangan merespons dingin masuknya nama Puan Maharani dalam daftar tersebut.

Baca juga:

• MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
• Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Paripurna HMP Batal
• 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran

Pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong. MPR sudah menetapkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026, serta membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan calon Wakil Presiden boleh berasal dari luar partai koalisi, karena konstitusi hanya mengatur Presiden mengajukan dua nama. Presiden diberi waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama tersebut.

Sehari sebelumnya, Jumat (13/11/2026) malam, Presiden Prabowo mengumpulkan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo diberi waktu satu minggu untuk berdiskusi secara internal dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama. Prabowo sendiri belum mengumumkan nama apa pun dan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Palu dan Manila dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden berwenang penuh mengajukan dua nama ke MPR dan boleh berkonsultasi dengan partai koalisi sesuai Undang-Undang MD3.

Bagi warga Boyolali, proses ini penting untuk diikuti karena sosok yang terpilih akan mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan 2024–2029 dan ikut menentukan arah kebijakan nasional yang berdampak sampai ke daerah, termasuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga seperti layanan publik dan pembangunan desa. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan setelah Presiden menyerahkan dua nama kepada MPR, dengan rapat paripurna pemilihan dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Sumber: CNN Indonesia; detikNews; Antara. Foto: Wikimedia Commons (domain publik).