MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember

JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan rapat paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Rapat paripurna tersebut akan mengagendakan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih dalam satu hari. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers seusai rapat gabungan, sehari setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.

Baca juga:

• Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Paripurna HMP Batal
• 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran
• Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, PKB: Harus Lewat Sidang Istimewa

Selain menetapkan jadwal, rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari ini juga, Jumat (13/11/2026), untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Dua nama itu akan diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh tim verifikasi sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk dipilih anggota MPR.

Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat MPR untuk mengajukan dua nama. Namun Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur dua calon beserta kelengkapannya harus sudah diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Dengan jadwal paripurna 2 Desember, batas pengajuan dua nama itu praktis jatuh pada 18 November 2026. Untuk mengawal prosesnya, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.

Jadwal 2 Desember itu jauh lebih cepat dari batas konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak jabatan lowong, yakni paling lambat 10 Januari 2027. Paripurna 2 Desember hanya berselang 20 hari sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, dan menggantikan target awal pimpinan MPR pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026.

Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.16 WIB, setelah sehari sebelumnya menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Prabowo. Pengunduran diri itu terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan yang dipakai untuk memenuhi syarat pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024, setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Soal sosok pengganti, Muzani menegaskan calon Wakil Presiden tidak harus berasal dari partai koalisi, karena UUD 1945 tidak mengatur asal-usul calon dan pengajuan dua nama sepenuhnya menjadi hak Presiden. Pandangan berbeda disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, yang menilai calon pengganti harus berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo memanggil pimpinan partai koalisi ke Istana Bogor untuk membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong.

Bagi warga Boyolali, proses ini penting diikuti karena Wakil Presiden ikut menentukan arah kebijakan nasional, termasuk program pusat yang sampai ke daerah seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan dukungan bagi UMKM. Kepastian jadwal paripurna memberi gambaran kapan kekosongan kursi nomor dua itu berakhir, sehingga roda pemerintahan berjalan tanpa jeda.

Sumber: Espos.id, Investor.id, Detik.com, Jumat 13 November 2026.