Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, PKB: Harus Lewat Sidang Istimewa

Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo pada pagi harinya yang berlangsung sekitar dua setengah jam, merespons dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah dan penyetaraan pendidikan setingkat SMA-nya.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di hadapan awak media.

Istana sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Prasetyo menegaskan, tidak benar Presiden menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada Gibran menanggapi situasi yang berkembang.

Baca juga:

• Yusril: Penyadapan Prabowo Sudah Pasti Mengarah ke Makar
• Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo
• Poster Munaslub Golkar Dinyatakan Hoaks, Bahlil Ultimatum 3×24 Jam

Dalam pertemuan yang sama, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah itu ditempuh menyusul putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Sementara itu di DPR, sebanyak 50 anggota dari enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan tersebut.

Meski niat mundur telah disampaikan, status Gibran hingga saat ini masih Wakil Presiden. Ketua DPR RI Puan Maharani seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II, Selasa (10/11/2026), menegaskan hal tersebut. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan. Ia meminta publik menyikapi kabar yang berkembang dengan tenang dan tidak berandai-andai terhadap hal yang belum terjadi.

Secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden di tengah masa jabatan tetap harus diproses melalui mekanisme resmi di parlemen. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa. Artinya, niat yang disampaikan Gibran kepada Prabowo belum serta-merta mengubah statusnya sebelum ada proses resmi yang berjalan.

Bagi warga Boyolali dan Solo Raya, dinamika politik nasional ini terasa dekat. Gibran merupakan mantan Wali Kota Solo, kota tetangga yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga Boyolali setiap hari. Kepastian politik di tingkat pusat juga berpengaruh pada keberlanjutan program-program pemerintah yang berjalan di daerah. Warga diimbau mengikuti perkembangan kabar ini dari keterangan resmi pemerintah dan media tepercaya, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Sumber: Keterangan pers Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta (10/11/2026); CNN Indonesia; Periskop; One News.