UMP Jateng 2027 Naik 14,10% Jadi Rp2.655.454, Tertinggi Sedekade

Ekonomi72 Views

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454. Nilai itu naik 14,10 persen atau bertambah Rp328.068 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.327.386,07. Pengumuman disampaikan Luthfi di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11/2026), sesaat setelah ia mengikuti ajang Mega Karimun Beach Trail Run 2026. UMP baru ini berlaku mulai 1 Januari 2027 dan menjadi patokan penetapan UMK di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Kenaikan 14,10 persen ini mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sebagai perbandingan, UMP 2026 hanya naik 7,28 persen dari tahun sebelumnya, sehingga lompatan tahun ini hampir dua kali lipat. Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan UMP 2025 naik 6,50 persen, UMP 2024 naik 4,02 persen, dan UMP 2023 naik 8,01 persen.

Penetapan UMP 2027 sudah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, serta pakar dan akademisi. “Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi saat mengumumkan penetapan itu di Jepara. Ia menegaskan kenaikan ini dirancang seimbang: mendongkrak taraf hidup pekerja sekaligus menjaga stabilitas iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di Jawa Tengah.

Baca juga:

Bagi warga Boyolali, kabar ini menjadi patokan penting karena UMK Boyolali 2027 hingga kini belum ditetapkan. Dewan Pengupahan Kabupaten Boyolali baru menggelar rapat perdana pada Jumat (13/11/2026) dan memilih menunggu arahan pemerintah pusat serta aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Boyolali tetap mengusulkan UMK 2027 sebesar Rp3.577.741, sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mereka pada awal Oktober 2026 yang mendata 60 item kebutuhan di pasar-pasar Boyolali. Angka itu naik dari KHL tahun sebelumnya sebesar Rp3.321.012. Sebagai pembanding, UMK Boyolali 2026 saat ini sebesar Rp2.537.949 per bulan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Boyolali, Agus Setyo Winarno, menegaskan UMK harus lebih tinggi dibandingkan UMP. Artinya, berapa pun UMK Boyolali 2027 yang akhirnya ditetapkan, angkanya tidak boleh berada di bawah Rp2.655.454. Luthfi sendiri optimistis kenaikan upah akan berbanding lurus dengan produktivitas. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah mencapai 5,8 persen, di atas rata-rata nasional, dan berharap daya beli pekerja yang terjaga ikut menggerakkan konsumsi rumah tangga.

Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan UMP terendah di Pulau Jawa, meski menjadi magnet relokasi industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Kenaikan 14,10 persen ini menjadi titik tengah antara tuntutan buruh atas kebutuhan hidup layak dan kekhawatiran pengusaha soal biaya produksi. Kini, perhatian beralih ke penetapan UMK 2027 di 35 kabupaten/kota, termasuk Boyolali, yang pembahasannya akan dilanjutkan begitu arahan pusat dan aturan turunannya terbit.

Sumber: Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id); Investor.id; Solopos/Espos.id.

Video Terpopuler

Info belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps

Komentar (0)

Kirim Komentar ➤

Login dengan Google untuk menulis komentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.