Dewan Pengupahan Kabupaten Boyolali menggelar rapat perdana membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 pada Jumat (13/11/2026). Namun, besaran upahnya belum diputuskan karena dewan memilih menunggu arahan pemerintah pusat dan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Boyolali, Agus Setyo Winarno, menjelaskan bahwa UMK 2027 mengacu pada undang-undang tersebut yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Dalam rapat itu disepakati pembahasan lanjutan baru digelar setelah arahan pusat dan aturan turunannya terbit. Ia menegaskan, UMK harus lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi (UMP).
Pasal 139 undang-undang itu mengatur upah minimum dapat dihitung dengan formula berdasarkan indeks tertentu atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Rumus formula yang dimaksud adalah UMK saat ini ditambah nilai penyesuaian, dengan nilai penyesuaian dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Nilai alfa berada pada kisaran 0,5 hingga 1 dan ditentukan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain. Survei KHL disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) kepada dewan pengupahan daerah sebagai dasar rekomendasi.
Baca juga:
- CPNS 2026 Belum Dibuka, Seleksi ASN Ini Sudah Jalan di Boyolali
- Harga Emas Antam Hari Ini 15 November 2026: Naik Rp8.000
- Data Keluarga Boyolali Dipakai untuk Program Cegah Stunting Genting
KSPN Tetap Dorong Rp3,5 Juta
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Boyolali, Wahono, menyatakan organisasinya tetap mengusulkan UMK 2027 sesuai hasil survei KHL mereka, yakni Rp3.577.741 per bulan untuk pekerja lajang. Ia mengatakan rapat dewan pengupahan pada Jumat kemarin akhirnya menunggu aturan turunan dari UU 27 Tahun 2026 dan menilai pemerintah pusat perlu menyegerakan formula upah. KSPN memilih jalur KHL dibanding formula karena dinilai dapat mengurangi disparitas upah antardaerah.
Menurut Wahono, buruh yang hanya mengandalkan UMK saat ini harus mencari penghasilan tambahan, antara lain dengan mengojek, berjualan, atau bertani. Kondisi itu tecermin dari selisih survei KHL KSPN dengan UMK yang berlaku sekarang, yang mencapai hampir Rp1 juta. Sebagai latar, UMK Boyolali 2026 sebesar Rp2.537.949 per bulan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 yang diteken Gubernur Ahmad Luthfi pada 24 Desember 2025. Survei KHL KSPN pada awal Oktober 2026, yang mencakup 60 item kebutuhan dari pasar-pasar di Boyolali, menghasilkan angka Rp3.577.741, naik dari KHL tahun sebelumnya sebesar Rp3.321.012.
Angka Resmi UMK 2027 Belum Ditetapkan
Dengan demikian, angka resmi UMK Boyolali 2027 belum ditetapkan dan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Bagi pekerja dan buruh di Boyolali, kepastian itu penting karena menentukan daya beli rumah tangga mereka pada tahun depan. Dewan Pengupahan Kabupaten Boyolali dijadwalkan kembali membahas besaran UMK 2027 setelah arahan pusat dan aturan turunannya diterbitkan.
Sumber: Solopos/Espos.id, 15 November 2026.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps






