BOYOLALI — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Hanya beberapa jam setelahnya, DPR membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB dan langsung menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 20 menit. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut dan menyebut Gibran meminta agar permohonannya segera diproses. Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat pengunduran diri itu tergolong singkat, hanya terdiri atas lima paragraf, dan tidak memuat alasan terperinci. Hal itu disampaikan Muzani setelah membacakan isi surat tersebut di hadapan wartawan pada Kamis sore. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku telah menerima salinan surat tersebut.
Baca juga:
- 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran
- Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, PKB: Harus Lewat Sidang Istimewa
- Yusril: Penyadapan Prabowo Sudah Pasti Mengarah ke Makar
Pada hari yang sama, DPR membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Pembatalan itu diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan tertuang dalam surat Biro Persidangan DPR. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, salah satu pengusul HMP, membenarkan pembatalan agenda tersebut.
Dengan mundurnya Gibran, usulan HMP praktis kehilangan objeknya. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan HMP dan dokumennya telah diterima pimpinan DPR. Rinciannya: PKS 28 anggota, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1 anggota. Khozin menegaskan usulan HMP tidak akan dilanjutkan.
Langkah selanjutnya kini berada di tangan MPR. Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur, dan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjutnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan, dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.
Polemik yang memicu usulan HMP berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dipakai saat pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut dan memerintahkan pencabutannya.
Bagi warga Boyolali, pergantian Wakil Presiden bukan sekadar kabar dari Jakarta. Siapa pun yang nantinya dipilih MPR sebagai Wakil Presiden akan ikut menentukan arah kebijakan nasional, termasuk program pembangunan dan bantuan untuk daerah seperti Boyolali. Warga dapat mengikuti perkembangan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti melalui pemberitaan resmi MPR dan DPR dalam 60 hari ke depan.
Sumber: ANTARA, Kompas.com, Detikcom, Metro TV, CNN Indonesia, Kamis 12 November 2026. Peristiwa: Kamis, 12 November 2026, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Info Belanja:
Website: https://www.klatenshop.com
Toko offline: Jl. Raya Solo-Jogja KM 11, Pengung, Klepu, Ceper, Klaten — lihat di Google Maps
