14 Pendaki Ilegal Merapi Kena Blacklist 3 Tahun, Kerja Sosial 48 Kali

BOYOLALI — Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) menjatuhkan sanksi tegas kepada 14 pendaki ilegal yang nekat mendaki Gunung Merapi melalui jalur Selo, Kabupaten Boyolali. Mereka dimasukkan ke daftar hitam atau blacklist pendaki selama tiga tahun dan wajib menjalani 48 kali kegiatan konservasi.

Keputusan itu disampaikan Kepala BTNGM, Tutut Heri Wibowo, kepada wartawan, Rabu (11/11/2026). Keempat belas pendaki itu sebelumnya dipanggil ke kantor BTNGM untuk dimintai keterangan pada Senin (9/11/2026).

“Mereka bersedia mematuhi untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist pendaki untuk aktivitas pendakian gunung yang berada di kawasan konservasi selama tiga tahun,” kata Heri.

Baca juga:

• 14 Remaja Nekat Daki Merapi via Selo Boyolali, 11 Diamankan Petugas
• 3 Pendaki Merapi yang Sempat Terpisah Akhirnya Ditemukan
• Kuota Pendakian Merbabu Dibatasi 75 Persen Mulai November 2026

Sanksi: Blacklist, Kerja Sosial, hingga Video Minta Maaf

Selain blacklist tiga tahun, para pendaki ilegal itu bersedia menjalani 48 kali kegiatan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Kemalang, Objek Wisata Deles Indah.

Mereka juga bersedia mengunggah pernyataan permohonan maaf di akun media sosial masing-masing dan tidak menghapusnya minimal satu bulan. Selama sebulan itu, mereka wajib lapor ke kantor BTNGM setiap minggu untuk melaporkan hasil unggahan dan jumlah akun yang terdampak.

Tidak hanya itu, para pendaki juga bersedia membuat video permintaan maaf yang nantinya diunggah di media sosial Taman Nasional Gunung Merapi.

Berawal dari Laporan Warga Desa Klakah

Keempat belas pendaki ilegal itu diamankan petugas gabungan BTNGM pada Sabtu (31/10/2026). Sebelas orang ditangkap saat turun menuju lokasi parkir sekitar pukul 17.47 WIB, sementara tiga orang lainnya sempat terpisah dari rombongan dan baru ditemukan kemudian.

Menurut Heri, pendakian ilegal itu terdeteksi berkat laporan cepat warga Desa Klakah, Kecamatan Selo, yang mencurigai aktivitas sekelompok orang di wilayahnya. Petugas BTNGM lalu berkoordinasi dengan perangkat desa, mitra polisi hutan, dan warga setempat.

Kesebelas pendaki itu lalu dibawa ke RPTN Wilayah Selo dan dibina bersama Polsek dan Koramil Selo hingga Minggu (1/11/2026) dini hari. Ketiga pendaki yang terpisah akhirnya ditemukan dan diantar pulang.

Ikut Open Trip Ilegal, Bayar Rp200 Ribu–Rp350 Ribu

Saat dimintai keterangan, terungkap kesebelas pendaki itu saling terhubung lewat media sosial dan mengikuti Open Trip Ilegal Pendakian Gunung Merapi.

“Untuk tarif trip mereka ada yang Rp200.000 ada yang Rp350.000,” kata dia.

Kesebelas pendaki yang diamankan berinisial AAF (Sragen), SBP (Bantul), MID (Boyolali), NKS (Grobogan), AFP (Sleman), AHAR (Boyolali), KDP (Bantul), FFA (Temanggung), T (Kalimantan), FA (Boyolali), dan FSP (Boyolali). Tiga yang sempat terpisah adalah U (Yogyakarta), F (Solo), dan satu perempuan asal Magelang. Usia mereka 15–46 tahun.

Merapi Masih Ditutup, Hampir 100 Pendaki Ilegal Sepanjang 2026

Heri menegaskan, pendakian Merapi masih ditutup dan aktivitas apa pun dilarang dalam radius 3 kilometer dari puncak. Penutupan berlaku sejak 2018 karena aktivitas vulkanik Merapi masih Level III atau Siaga.

“Kepada seluruh masyarakat diimbau agar senantiasa menaati ketentuan ini semata-mata demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Sepanjang 2026, pendaki ilegal di Merapi diperkirakan sudah mendekati 100 orang. Bagi warga Boyolali, imbauan ini penting: jalur Selo adalah gerbang utama pendakian Merapi dari sisi Boyolali, dan warga diminta melapor bila melihat aktivitas pendakian mencurigakan.

Wisatawan tetap bisa menikmati Merapi dari kejauhan, misalnya dari New Selo, Bukit Gancik, atau Ketep Pass, tanpa mendaki ke kawasan yang ditutup.

Sumber: Solopos/Espos.id, Rabu 11 November 2026; Detik Travel, Minggu 1 November 2026. Peristiwa pendakian: Sabtu, 31 Oktober 2026, jalur Selo, Boyolali. Keputusan sanksi diumumkan: Rabu, 11 November 2026.