Yusril: Penyadapan Prabowo Sudah Pasti Mengarah ke Makar

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sudah dapat dipastikan mengarah pada tindak pidana makar. Hal itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

“Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronis biasa, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” kata Yusril. Menurut dia, penyadapan terhadap presiden tidak bisa disamakan dengan penyadapan biasa karena presiden adalah primus inter pares. Karena itu penyidik mengaitkan perkara ini dengan Pasal 191 sampai Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang antara lain mengatur makar dengan tujuan melumpuhkan presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

Yusril menegaskan pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk kasus ini. Presiden Prabowo, kata dia, memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk menyelidiki dan menyidik dugaan penyadapan beserta kaitannya dengan tindak pidana makar. Ia juga mengingatkan bahwa menyatakan seseorang melakukan makar harus didasarkan pada alat bukti yang cukup, bukan sekadar pendapat. “Penegakan hukum enggak bisa pakai pendapat. Hukum itu harus ditegakkan dengan alat bukti, bukan dengan pendapat,” ujarnya.

Baca juga:

• Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo
• Prabowo Copot Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan

Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Awalnya mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penyadapan tanpa hak dan penghapusan data elektronik. Yusril menyebut keempatnya kini disangkakan pula pasal makar, yakni Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.

Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025. Nomor-nomor target diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal, tanpa surat izin penyidik maupun laporan polisi. Bareskrim menyebut korban dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga ketua partai politik, pejabat negara, tokoh keagamaan, pengusaha, media, hingga lembaga swadaya masyarakat. Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).

Sinyal makar sudah muncul sejak pekan lalu. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra seusai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jumat (6/11/2026), menyebut penyadapan itu ilegal dan mengarah ke makar. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Minggu (8/11/2026) menyatakan tim terus bekerja mendalami dugaan makar tersebut. Partai Gerindra melalui juru bicaranya Kamrussamad meminta Polri memperluas penyidikan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan asing dan oligarki.

Meski demikian, pembuktian hukumnya masih berjalan. Pasal makar menuntut syarat berlapis, antara lain maksud khusus dan persiapan yang nyata, sehingga penyidik harus membuktikan unsur-unsurnya satu per satu. Yusril menegaskan proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim dan meminta aparat mengusut tuntas dugaan makar itu.

Bagi warga Boyolali, perkembangan kasus ini patut diikuti karena menyangkut stabilitas pemerintahan pusat. Pemerintahan yang berjalan normal berarti program pembangunan dan layanan publik yang menyentuh daerah, termasuk Boyolali, tetap berjalan tanpa gangguan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, termasuk perwira tinggi sekalipun.

Sumber: detikcom, RCTI+, AFU.id, Antara; Senin 9 November 2026. Peristiwa: Senin, 9 November 2026, Jakarta.