Gladagsari, Tamansari, Wonosamodro, Tiga Kecamatan Termuda Boyolali

Boyolali.net — Jumat (2/10/2026) — Bagi sebagian warga, nama Gladagsari, Tamansari, dan Wonosamodro mungkin masih terdengar baru di alamat KTP. Ketiganya memang kecamatan termuda di Kabupaten Boyolali, lahir dari pemekaran wilayah yang membuat jumlah kecamatan bertambah dari 19 menjadi 22.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro. Perda yang ditetapkan pada 12 November 2018 itu memecah tiga kecamatan lama, yaitu Ampel, Musuk, dan Wonosegoro.

Intinya

Gladagsari dimekarkan dari Ampel, Tamansari dari Musuk, dan Wonosamodro dari Wonosegoro.
Setiap kecamatan baru membawahi 10 desa, sesuai Perda Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018.
Tiga camat pertama dilantik pada Senin (11/2/2019) di Kantor Bupati Boyolali.
Kantor Kecamatan Gladagsari yang baru diresmikan pada Januari 2022.

Desa mana saja yang masuk kecamatan baru?

Perda tersebut merinci desa yang menjadi wilayah tiap kecamatan beserta ibu kotanya. Berikut daftarnya sebagaimana tercantum dalam naskah perda:

Kecamatan Gladagsari (pemekaran Ampel), ibu kota di Desa Gladagsari: Seboto, Kaligentong, Gladagsari, Kembang, Ngagrong, Candisari, Ngargoloka, Sampetan, Ngadirojo, dan Jlarem.
Kecamatan Tamansari (pemekaran Musuk), ibu kota di Desa Karangkendal: Lampar, Dragan, Karanganyar, Jemowo, Sumur, Sangup, Mriyan, Lanjaran, Karangkendal, dan Keposong.
Kecamatan Wonosamodro (pemekaran Wonosegoro), ibu kota di Desa Garangan: Ngablak, Kedungpilang, Kalinanas, Gilirejo, Jatilawang, Garangan, Bercak, Bengle, Gunungsari, dan Repaking.

Sebagai gambaran, Joglosemar News mencatat Kecamatan Ampel semula terdiri atas 20 desa. Setelah pemekaran, Ampel dan Gladagsari masing-masing membawahi 10 desa.

Kapan kecamatan baru mulai berjalan?

Roda pemerintahan ketiga kecamatan mulai berputar pada awal 2019. Seperti diberitakan Espos, Pemkab Boyolali melantik tiga camat pertama pada Senin (11/2/2019) di Kantor Bupati Boyolali. Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Boyolali saat itu, M. Said Hidayat.

Wurlaksono dilantik sebagai Camat Tamansari, Waluyo Jati sebagai Camat Gladagsari, dan Joko Suseno sebagai Camat Wonosamodro. Dalam kesempatan itu, Said Hidayat menyebut pemekaran kecamatan ditujukan untuk “pemerataan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang semakin dekat dan mudah”, seperti dikutip Espos.

Espos juga mencatat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai memperbarui alamat pada KK dan KTP warga di 61 desa yang berada di enam kecamatan terdampak pemekaran, yakni tiga kecamatan baru dan tiga kecamatan induknya.

Bagaimana dengan kantor kecamatannya?

Kecamatan baru tidak langsung memiliki gedung permanen. Untuk Gladagsari, kantor baru diresmikan pada Januari 2022, menurut laporan Joglosemar News, Kamis (20/1/2022). Pelayanan kepada warga langsung dibuka di gedung tersebut seusai peresmian.

Gedung itu dibangun dengan anggaran Rp7,6 miliar dari APBD Boyolali 2021. Pengerjaannya berlangsung pada 2 Juli hingga 30 Oktober 2021 di atas lahan seluas sekitar 1,5 hektare di tepi jalan Solo–Semarang, Desa Gladagsari. Selain kantor, kompleks tersebut memiliki halaman luas, gedung serbaguna, dan kantor BKKBN.

Joglosemar News menyebut peresmian dihadiri Bupati M. Said Hidayat, Ketua DPRD Marsono, Sekda Masruri, dan sepuluh kepala desa se-Kecamatan Gladagsari. Saat itu, Kecamatan Gladagsari dipimpin Camat Sadeli.

Informasi penting untuk masyarakat

Warga di 30 desa tersebut kini mengurus layanan tingkat kecamatan di kantor kecamatan barunya, bukan lagi di Ampel, Musuk, atau Wonosegoro. Bila alamat pada dokumen kependudukan masih tercatat dengan kecamatan lama, warga dapat menanyakan pembaruan data ke kantor desa atau Disdukcapil Boyolali.

Urusan desa juga tetap berjalan seperti biasa, termasuk pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemutakhiran data pemilih Boyolali di seluruh kecamatan.

Apa selanjutnya?

Tujuh tahun setelah pemekaran, nama Gladagsari, Tamansari, dan Wonosamodro sudah menjadi bagian dari peta resmi Boyolali. Bagi yang tertarik menelusuri sejarah daerah lebih jauh, koleksi Museum R. Hamong Wardoyo di kota Boyolali bisa menjadi titik awal.

Data pada artikel ini mengacu pada naskah perda serta laporan media saat peristiwa terjadi. Nama pejabat yang disebut adalah pejabat pada waktu itu dan bisa sudah berganti.